Gelombang isu aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016, sangat dramatis dan begitu massive-nya. Dimulai dari aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 21 Oktober 2016 di Jakarta, yang tercatat sebagai aksi massa terbesar di depan Istana dalam 5 tahun terakhir yang sangat tertib dan terkendali ini, seolah-olah menginspirasi kota-kota lain di seantero Indonesia untuk turun kejalan dengan isu dan tuntutan yang sama , yaitu Penegakan hukum terhadap penista Agama. Isu ini menembus batas ruang dan waktu, bukan lagi sektoral dan milik warga Jakarta saja. Rencana aksi masa tanggal 4 November itu sendiri adalah kelanjutan dari rentetan sekian aksi diatas. Diperikarakan akan diikuti sejuta massa dari berbagai daerah, lintas kota bahkan propinsi. Sebuah fenomena demokrasi yang unik dan menarik.

Jika benar, 4 November nanti di ikuti oleh sejuta massa mengepung Istana, maka inilah aksi masa terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia , setalah 18 tahun terakhir. Dimana terakhir kali nya, kekuatan masa yang begitu massive mampu meruntuhkan benteng kesombongan orde baru pada tahun 1998. Ribuan , bahkan jutaan massa memadati gedung MPR / DPR menuntut Presiden Soeharto pada waktu itu untuk lengser menanggalkan kekuasaannya yang sudah 32 tahun bercokol. Dimotori oleh mahasiswa, gerakan aksi masa yang tak terbendung ini, bahkan menginap dan menduduki gedung rakyat tersebut.

Meski berbeda dalam materi aksi antara aksi masa tahun 98 dan aksi massa 4 november ini, tapi keduanya memiliki driving force yang kurang lebih sama. Aksi 98 awalnya lebih banyak berisi tentang kritik terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan lemahnya daya beli masyarakat, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang sedemikian sistemik, hingga penegakan hukum yang tidak transparan dan adil. Semuanya kemudian berujung pada tuntutan melengserkan pemimpin orde baru pada waktu itu. Sementara aksi 4 November kali ini, banyak berbicara pada isu penegakan hukum , keutuhan NKRI dan bahaya disintegrasi , serta penistaan kepercayaan / agama. Sekilas, materi isunya berbeda, tapi driving force dari kedua aksi ini tetaplah sama, yaitu, memudar bahkan hilangnya kepercayaan publik pada instrumen demokrasi yang seharusnya mengawal semua isu tersebut diatas dan menegakannya secara fair dan transparan. Terutama pada instrumen eksekutif dan yudikatif yang menjadi garda depan penegakan dan pelaksanaan amanat dan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab.




Akhirnya, masyarakat menerjemahkan sendiri keinginannya untuk dapat hidup dibawah penegakan hukum yang sehat dan transparan, bebas dari penistaan dan penghargaan terhadap hak hidup serta wibawa keyakinan masing-masing, dengan berunjuk rasa sebagai respon pada tidak bekerjanya instrumen demokrasi. Mereka berusaha menekan dan mengingatkan instrumen demokrasi yang ada untuk bekerja secara seimbang, transparan dan tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

Secara logika demokrasi, pada hari ini, kita mengalami kemunduran yang sangat jauh kebelakang. Tata kelola kehidupan berdemokrasi mengalami eskalasi terendah pasca reformasi. Dimana akhirnya publik menggunakan cara-cara lama dalam memperoleh hak nya dalam berdemokrasi, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di alam demokrasi yang sudah mulai bersemi belakangan ini.

Gelombang aksi dan massive nya gerakan protes yang di prediksi semakin membesar pada 4 November mendatang, mengindikasikan ada yang tidak benar dalam tata kelola dinegeri ini, utamanya soal penegakan hukum yang menodai prinsip keadilan dan berbagai kegelisahan politik, ekonomi serta sosial lainnya. 4 november ini hanyalah akumulasi kegelisahan publik pada cara mengelola negeri ini oleh para penguasa. Dia tidak akan menjadi besar dan membesar sebesar ini, jika tidak memiliki gumpalan-gumpalan kegelisahan yang menumpuk dan tidak mampu di cerna oleh penguasa dan dicarikan solusi yang adil dan beradab. Sama hal nya dengan aksi 98, adalah akumulasi 32 tahun kegelisahan dan kekecewaan yang menggumpal dan bertumpuk hingga akhirnya revolusi atau lebih tepatnya reformasi mencari jalannya sendiri.

Pertanyaannya adalah, apakah bangsa ini harus menunggu sekian lama dulu untuk kemudian berbenah dan menjalankan prinsip demokrasi yang adil dan beradab, atau kejadian masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi bangsa ini untuk segera bersikap dan berubah menjadi lebih baik ??

Pembiaran atas tidak bekerjanya instrumen demokrasi hanya akan membuat Revolusi mencari jalannya sendiri…..!

Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu, ia ingin bicara mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan ( wiji tukul )

 

oleh: Ari Wibowo (Jaringan Aktivis Indonesia)