Piagam Madinah bisa dikatakan sebagai aturan resmi yang dimiliki oleh darul Islam pertama kalinya. Piagam ini merupakan ejawantah dari pilar ketiga yang digagas oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam berkaitan dengan nilai konstitusional bagi sebuah negara yang terbentuk. Piagam Madinah berisi tentang aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk Madinah kala itu, termasuk kaum Muhajirin, Anshar, dan Yahudi. Ada beberapa hikmah yang bisa kita peroleh dari pembentukan Piagam Madinah kala itu.

Pertama

Kata yang tepat untuk mendefinisikan Piagam Madinah pada zaman sekarang adalah konstitusi atau undang-undang (dustur). Dengan kata lain piagam ini telah mencakup seluruh elemen sebuah konstitusi moderen, berupa garis-garis besar aturan suatu negara, baik secara internal maupun eksternal–yaitu hubungan antarwarga negara, antarnegara, dan antarwarga dan negara.




Konstitusi ini dibuat oleh Rasulullah atas dasar wahyu Allah, yang kemudian ditulis oleh para sahabat dan menjadi sebuah dasar negara yang disepakati oleh muslim dan non-muslim (Yahudi). Fakta ini menunjukkan dua hal. Pertama, sejak awal masyarakat Islam berdiri di atas landasan konstitusional yang sempurna. Kedua, sejak awal negara Islam telah memiliki komponen undang-undang dan administrasi yang dibutuhkan bagi sebuah negara.

Komponen tersebut adalah elemen dasar yang tidak bisa ditawar dalam penerapan syariat Islam di tengah masyarakat, Karena secara keseluruhan Piagam Madinah didasarkan atas prinsip persatuan Islam dan regulasi lain. Bisa dikatakan bahwa tidak mungkin kita menjumpai masyarakat yang menerapkan hukum Islam jika sistem konstitusi yang disusun Rasulullah tidak menjadi landasan utamanya. Karena sistem tersebut adalah bagian integral dari hukum Islam itu sendiri.

Maka dari itu, tuduhan mereka–yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur manusia dan Tuhan dan tidak memiliki sistem konstitusi–telah terbantahkan secara tidak langsung. Tuduhan tersebut hanyalah trik lama yang dilemparkan oleh para pelaku perang pemikiran dan antek kolonial. Mereka ingin mengisolasi Islam agar umatnya tidak dapat berperan dalam membangun masyarakat, serta agar Islam tidak memiliki kekuatan dalam mengalahkan mereka yang menyimpang. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka tidak punya cara lain kecuali menjadikan Islam hanya sebatas agama dan bukan negara–ajaran yang hanya tentang ritual, bukan hukum atau undang-undang. Bahkan meskipun Islam dimengerti sebagai agama sekaligus negara, mereka tetap berupaya memutarbalikkan fakta dengan menggunakan pernyataan dusta.

Tentu saja trik semacam ini mudah ditebak dan dipatahkan, sehingga semua tuduhan yang terlempar dari mereka hanya dianggap omong kosong yang lahir dari kedengkian. Setelah menganalisis butir-butir dalam Piagam Madinah, kita dapat memahami bahwa lahirnya masyarakat Islam adalah bentuk integral sebuah negara. Aturan ditetapkan dalam kerangka sistem sosial yang selaras dari semua sisi dan aspeknya. Dalam hal ini Piagam Madinah menjadi bukti nyatanya. Di sini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah kepingan dan bagian terpisah yang jika disatukan akan membentuk sistem peraturan yang melengkapi satu sama lain.

bersambung…

sumber: The Great Episodes of Muhammad oleh Dr. Al Buthy