Pejabat perlu dikritik, penguasa wajib dikritik. Begitu juga hakim, harus dikritik. Bahkan ketika nyata-nyata hakim bertindak tidak adil dalam memutuskan perkara, maka harus dilawan. Jangan jadikan para pejabat apapun itu cheap ray bans kebal hukum sehingga mebuat dirinya menjadi diktator.

Pemimpin yang baik dan penuh kedewasaan pasti siap mendengarkan kritik terhadap dirinya oleh siapa pun, termasuk oleh rakyatnya. Namun, harus dicatat bahwa kritikan itu harus bersifat konstruktif, yaitu bertujuan memperbaiki dan mengoreksi persoalan yang salah akibat keputusan yang Vieja, tidak tepat sasaran. Budaya kritik dan tegaknya rule of low adalah pilar bagi tegaknya demokrasi. Kritik dibutuhkan untuk mengoreksi kekuasaan yang entah disengaja atau tidak telah keluar dari semangat konstitusi sebagai cermin kesepakatan bersama.

Banyak putusan hakim tidak memenuhi rasa kesedihan di masyarakat. Sering kali Cheap nfl Jerseys hukum hanya tajam ke bawah, tetapi sangat tumpul ke atas. Ketika hukum digunakan untuk mengadili rakyat kecil, hukum terlihat begitu ampuh. Tetapi ketika digunakan untuk mengadili pejabat tinggi, bahkan keluarga pejabat tinggi, hukum benar-benar mandul. Inilah yang telah terjadi saat ini di Indonesia. Banyak putusan hukum yang mengusik rasa keadilan publik. Karena itu, merupakan sebuah keharusan untuk mengkritik bahkan melawan hakim yang culas seperti itu. Begitu pula merupakan sebuah keharusan untuk mendukung sepenuhnya putusan hakim yang adil.




Setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di setiap tingkat pemeriksaan merupakan pertanggung jawaban individu hakim, bukan institusinya. Memang tindakan hakim, pada kenyataannya dalam memutus perkara sering kali berdampak pada institusinya.

Kekuasaan yang anti kritik adalah kekuasaan yang otoritarianisme. Otoritarianisme sendiri merupakan bentuk organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Ini jelas berbeda dengan individualisme dan sistem demokrasi.

Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu dimana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut sebagai paham cheap China Jerseys politik otoriter, yang merupakan pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Alam sejarah Indonesia, pada era Orde Baru telah mempraktikkan politik otoritarianisme. Karena itu, di era ini kritik terhadap Ray Ban sale kekuasaan nyaris tidak ada. Sebab, siapa saja yang berani melakukan kritik terhadap pemerintahan maka akan dicap subversif dan kemudian ditangkap. Namun, setelah meletusnya reformasi 1998, Indonesia kini berada dalam transisi demokrasi.

Pada tahap transisi ini, segala upaya yang mendukung terhadap kuatnya semangat demokratisasi harus ditegakkan, termasuk terbangunnya budaya kritik terhadap kekuasaan. Kritik merupakan sebuah media untuk membangun check and balances terhadap kekuasaan.

Karena itu, demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan kekuasaan yang berimbang serta untuk memperkuat kedaulatan masyarakat, maka wholesale jerseys budaya kritik dan kebebasan berpikir harus diperkuat. Jangan sampai budaya otoritarianisme yang memasung kebebasan berpikir kembali bangkit ke panggung kekuasaan.

Selesai…

 

Oleh : Chairunnisa Dhiee (sumber : buku ‘Pidato Para Khalifah’ karya Dr.H.Abd. Halim, M.A)