Interupsi di Paripurna DPR, Laa ilaha illallah Kalimat Mulia




Hari-hari belakangan ini, masyarakat dikejutkan oleh manuver pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda bernama Nurul Fahmi, pria yang membawa bendera merah putih bertuliskan lafazh Laa Ilaaha Illallah pada saat aksi demo di depan Mabes Polri. Nurul Fahmi ditangkap atas dugaan penodaan bendera negara.

Sungguh disayangkan prosesi penangkapan dilakukan layaknya sedang menangkap gembong narkoba ataupun teroris. Sang Hafidz Qur’an yang telah merampungkan program tahfidz Qur’an di Masjid Qiblatain tersebut, ditangkap dini hari sekitar wholesale football jerseys jam 1:00 oleh sekitar 23 polisi. Syukur alhamdulillah atas jaminan Ustadz Muhammad Arifin Ilham, sejak Selasa 24 Januari 2017, penahan terhadap Nurul Fahmi telah di tangguhkan.

Sungguh sebuah prosesi penangkapan yang berlebihan, sehingga wajar memancing begitu banyak kritik dari berbagai kalangan. Setiap warga bangsa yang masih memiliki nurani dan berpikir dengan akal sehat pastilah akan merasakan kegundahan dengan kejadian tersebut. Ada apa dengan negara ini, mengapa seolah kami merasakan orang-orang baik, para ulama dan orang-orang yang berupaya mencegah kemungkaran, dianggap sebagai musuh pemerintah?




Tidaklah mengherankan jika kegundahan tersebut juga dirasakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil cheap jerseys Yusuf, seorang legislator PKS asal lampung, sehingga mendorong beliau untuk melakukan interupsi saat Sidang Paripurna DPR berlangsung pada Selasa (24/1/2017).

Berikut cheap nba jerseys pernyataan saudara Almuzzammil Yusuf:

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, serta hadirin sekalian. Saya Almuzzammil Yusuf A 93 Dapil Lampung.

Pada sidang terhormat ini, perkenankanlah saya mengawali pernyataan saya ini dengan mengutip pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Serta pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Adapun ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum; persamaan di hadapan hukum: due process of law, peradilan yang bebas merdeka dan pengakuan HAM.

Dengan mengacu kepada dua pasal tersebut dan juga Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah  pada pasal 20A UUD wholesale nfl jerseys Negara RI Tahun 1945, maka saya ingin bertanya kepada Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Penegak Hukum khususnya Kapolri tentang status para pembuat gambar atau tulisan di tengah bendera merah putih.

Saya tunjukkan ini gambar mereka satu persatu:

coretan pada bendera negara

sumber foto: ngelmu.com

1. Konser Band bergambar Artis indonesia di tengah bendera merah putih.
2. Konser Band Dream Theatre di tengah bendera merah putih.
3. Konser Band Metalica di tengah bendera merah putih.
4. Para pendukung Ahok yg menuntut pembebasan Ahok dengan tulisan di tengah bendera merah putih.
5. Demostran yg menulis kata : “Kita Indonesia” di tengah bendera merah putih.
6. Bendera merah putih yg bertuliskan kata “Laa Ilaha Illalloh” yang ditulis saudara Nurul Fahmi (NF).

Dari 6 gambar di atas hanya NF yang diproses hukum . Kabid Humas Polda Metro di media mengatakan ada atau tidak ada pelapor kasus NF akan diproses hukum. Pertanyaan saya bagaimana dengan 5 pelaku serupa? Mengapa mereka tidak diproses hukum. Bukti foto dan gambar ada dan jelas.

Pasal 24 pada UU 24 tahun 2009 menegaskan bahwa perbuatan penodaan Bendera negara tersebut harus ada niat jahat dan unsur kesengajaan. Sungguh tidak masuk nalar jika kata-kata mulia “Laa Ilaha Illalloh” dimaksud untuk menodai, menghina, dan merendahkan bendera negara sebagaimana dimaksud UU 24/2009.

Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan menggiring kesimpulan publik bahwa kata mulia “Laa ilaha Ilalloh” yang telah menemani para pejuang mengusir penajajah,  menjadi kata Story yang terlarang dan direndahkan di bumi Indonesia yang mayoritas muslim dan negara muslim terbesar di dunia.

Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin meminta kepada KAPOLRI untuk menegakkan prinsip negara hukum yakni:
1. Supremasi hukum bukan kekuasaan;
2. Persamaan WN dihadapan Hukum bukan perbedaan.
3. Penegakan hukum dengan menghormati Cheap Jordans aturan hukum. Bukan dengan melabrak aturan hokum. NF telah ditangkap aparat penegak hukum di tengah malam seperti seorang teroris dan bandar narkoba. Padahal dalam kasus NF harus dibuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat.

Kepada Presiden RI  Bapak Jokowi, jangan sampai sejarah mencatat dalam kepemimpinan Bapak ada warga negara yg diproses hukum dengan cara tak patut hanya karena yang bersangkutan menulis kata Laa Ilaha Illolloh  pada Bendera Merah putih.

Untuk teman-teman Anggota DPR RI, saya yakin saya tidak sendiri dalam merasakan ketidak adilan terhadap proses hukum ini, saya yakin banyak anggota DPR yang merasakan hal yang sama. Untuk itu saya minta  teman-teman berdiri.

Terima.kasih….

Saya tutup dengan ucapan: “Laa Ilaha Illalloh Muslim Cinta NKRI”

Wassalamualaikum Wr. Wb.

***

Saksikan pula video lengkapnya

 

Leave a Reply